Indonesia Petroleum Watch

Kritik keras berbagai kalangan terhadap pengaturan cost recovery yang terkesan sangat longgar dan kurang tertata dengan baik, membuat Pemerintah gerah dan harus melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem PSC (Production Sharing Contract) yang berlaku selama ini. Muncul keinginan yang cukup kuat dari para “kritikus PSC/Cost Recovery”, agar Pmerintah tidak lagi memberlakukan cost recovery. Saya akan […]

Pasal 6 ayat (1) UU Migas No. 22 tahun 2001 menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 (yaitu mencakup eksplorasi dan eksploitasi) dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19. Dalam pasal 1 angka 19 tersebut dijelaskan bahwa Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak […]

Pasal 1 Ruang Lingkup dan Definisi dalam dokumen Kontrak Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Biaya Operasi berarti pengeluaran yang terjadi dan kewajiban yang timbul dalam melaksanakan operasi minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan Prosedur Akuntansi pada lampiran “C” . Dalam lampiran “C” disebutkan bahwa pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat […]

Industri hulu migas kembali terusik, setelah Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir adanya korupsi dalam dana yang dikembalikan ke kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dana itulah yang kita kenal dengan istilah Cost Recovery dan sekarang banyak dianggap sebagai biang masalah.