Indonesia Petroleum Watch

Media Indonesia tanggal 31 Oktober 2007 memberitakan bahwa Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) akan menghapus anggaran pengembangan masyarakat (community development/comdev) dalam anggaran cost recovery jika memang diminta Pemerintah. Pernyataan BPMIGAS tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPMIGAS Kardaya Warnika di sela-sela Pertemuan dan Pameran Komunitas Ahli Perminyakan Asia Pasifik di Jakarta tanggal 30 Oktober 2007.

Penghapusan anggaran pengembangan masyarakat itu akan dilakukan sebagai respon atas kritikan dari berbagai pihak menyikapi pembengkakan biaya cost recovery (baca tulisan terkait: Community Development Tidak Pantas di-Cost Recovery!). Dengan penghapusan ini, biaya pengembangan masyarakat yang dikeluarkan oleh kontraktor akan menjadi tanggung jawab mereka karena tidak lagi dibebankan sebagai biaya produksi. Biaya comdev ini akan disamakan perlakuannya dengan pembayaran bonus (bonus data, bonus tanda tangan, dan bonus produksi) dan iuran tetap (iuran eksplorasi & eksploitasi), sebagai non recoverable cost.

Keputusan ini perlu diapresiasi, meskipun realisasinya sangat tergantung kebijakan Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan tersebut. Dengan penghapusan biaya comdev sebagai cost recovery berarti pelaksanaan comdev di lingkungan industri migas tidak lagi diistimewakan dan dibedakan dengan industri SDA non-migas, yang saat ini telah diwajibkan untuk melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa mengenal cost recovery.

Dengan penghapusan tersebut bukan berarti bahwa comdev tidak lagi menjadi kewajiban kontraktor yang perlu diatur dalam kontrak, karena UU Migas No. 22 tahun 2001 pasal 11 ayat 3 huruf p telah menyatakan dengan tegas bahwa pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat harus ada dalam point KKS. Oleh karenanya, BPMIGAS harus tetap mengawasi pelaksanaan comdev oleh kontraktor, meskipun mereka mungkin banyak yang setengah hati melaksanakannya karena harus dibiayai pakai uang sendiri!

Dari kacamata investor kebijakan seperti ini memang cukup pahit, karena menurut mereka masalah comdev sebenarnya bukan urusan investor, tetapi urusan Pemerintah! Mereka merasa sudah membayar pajak, oleh karenanya tidak perlu lagi dibebankan dengan biaya-biaya lain yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah terhadap rakyatnya (baca tulisan terkait: Minyak untuk Rakyat).

Trackback URI | Comments RSS