Tks
Indra

Selama belum ada profit, khan kontraktor nggak bayar pajak… nggak ada jaminan pemerintah dapet apa2… entah 5, 10 tahun baru terima pembayaran pajak kali… Emang bahaya kalau diterusin kontrak yang tidak menjamin pemerintah dapet bagian apa2 dari awal! mending tegas di awal, daripada baru sadar 5 tahun kemudian…, mau dibawa ke pengadilan juga lemah, belum tentu menang lagi (dan udah pasti keluar lawyer cost he he..!).

Sebelum terjadi kasus Natuna D Alpha ini, saya yakin banyak orang yang berpendapat bahwa tidak mungkin Pertamina (mewakili Pemerintah) menandatangani kontrak bagi hasil yang konsekwensinya Indonesia hanya menerima bagian berupa pajak saja. Tapi ternyata, keyakinan ini tidak benar setelah Basic Agreement ditandatangani tahun 1994. Yang saya tidak habis pikir, kenapa kontrak “daripada tidak” ini baru terungkap 11 tahun kemudian?

Kayaknya DPR perlu ngecek deh ke BPMIGAS, jangan-jangan yang Pak Bi’el tanyakan jawabannya ada. Mengingat kasus Natuna D Alpha ini, mungkin saja kondisi “kritis” (share after tax 60% buat kontraktor)tersebut terjadi. Betapapun saya katakan sangat sulit, karena sudah masuk wilayah interdep ESDM-Depkeu. Tapi ga tau ya, kalau Depkeu di-petakompli… Bukan su’uzhon loh, namanya juga pengamat….

saya juga mohon info apakah ada kontrak yang after tax nya lebih dari 56% (asumsi tax sekarang 44%) buat kontraktor? saya pernah baca di sass media beberapa lapangan gas minta insentif sampai 60:40 buat mereka, pernah nggak ya BP Migas kasih insentif sampai segitu, bukannya paling mentok berani kasih 56 : 44 buat kontraktor.