Indonesia Petroleum Watch

Istilah “Real Options” diperkenalkan pertama kali oleh Stewart C. Mayers dari MIT tahun 1977 didalam mengaplikasikan teori “option pricing” dalam melakukan keputusan investasi suatu proyek.

Aplikasi Real options ini mulai menarik perhatian industri sebagai suatu metode alternatif untuk melakukan suatu penilaian suatu project.

Pertama kali aplikasi ini diterapkan dalam industri perminyakan yang mempunyai karakteristik industri yang tinggi faktor uncertainty-nya. Dari sekian tulisan mengenai real options di industri perminyakan yang dipublikasikan selama kurun waktu 1980an, model option pricing dari Paddock, Siegel dan Smith (1988) dianggap sebagai pendekatan klasik terbaik yang menganalogikan investasi di perminyakan dengan “financial option” di pasar keuangan.

Makanya tidak aneh, banyak tulisan-tulisan tentang real option yang dikeluarkan selama kurun waktu 1990-an merujuk pada pendekatan mereka.

Continue Reading »

Gugatan class action YLBHI mewakili korban lumpur panas LAPINDO terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, BP Migas, Gubernur Jawa Timur Imam Oetomo, Bupati Sidoarjo Win Hendarso dan Lapindo Brantas Inc., yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Maret 2007 dengan nomor perkara 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst., akhirnya kandas. Pada sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Pusat Selasa (27/11), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang diketuai Moefri menolak gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap Pemerintah dan Lapindo Brantas Incorporated (Inc) soal penanganan semburan lumpur.

Continue Reading »

Setelah dilelang untuk kedua kalinya dalam paket 26 blok yang diumumkan pada tanggal 30 Oktober lalu, blok Cakalang West Natuna, Kerapu Blok West Natuna, Baronang, Cucut West Natuna, dan Dolphin kembali tidak diminati investor. Tahun 2006 lalu 5 blok ini juga tidak laku dijual. Kelihatannya wilayah Natuna menjadi kue yang tidak menarik untuk diperebutkan para investor. Sejarah Blok Natuna D Alpha dengan segudang masalah teknisnya, yang sempat mengundang kontroversi, mungkin menjadi pertimbangan penting investor.

Continue Reading »

Kritik keras berbagai kalangan terhadap pengaturan cost recovery yang terkesan sangat longgar dan kurang tertata dengan baik, membuat Pemerintah gerah dan harus melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem PSC (Production Sharing Contract) yang berlaku selama ini. Muncul keinginan yang cukup kuat dari para “kritikus PSC/Cost Recovery”, agar Pmerintah tidak lagi memberlakukan cost recovery. Saya akan menguraikan kembali bagaimana sesungguhnya model PSC jika diimplementasikan tanpa cost recovery. Tulisan ini merupakan penyempurnaan/pengayaan atas pemikiran yang pernah saya tulis sebelumnya, mengenai hal tersebut (baca : Cost Recovery Masalahmu Kini , Mengapa Harus Ada Cost Recovery…?, Mencari Model Kontrak Kerja Sama Lain?). Pertanyaan mayornya adalah menarikkah PSC tanpa cost recovery bagi investor?

Continue Reading »

Tepat hari Selasa tanggal 30 Oktober lalu Pemerintah mengumumkan penawaran 26 Blok/Wilayah Kerja (WK) migas kepada para investor (Peta 26 Blok Baru Ditawarkan Tahun 2007). Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Society of Petroleum Engineers (SPE) dan Asia Pasific Oil & Gas Conference and Exhibition (APOGCE) 2007 di Jakarta Convention Centre, yang dibuka langsung oleh Presiden SBY. Masing-masing wilayah kerja diperkirakan memiliki potensi sumber daya migas sekitar 30 hingga 1.069 juta setara barel minyak (mile-mile barrel oil equivalent/MMBOE), yang diharapkan akan memperoleh investasi baru senilai US$ 445 juta.
Continue Reading »

Media Indonesia tanggal 31 Oktober 2007 memberitakan bahwa Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) akan menghapus anggaran pengembangan masyarakat (community development/comdev) dalam anggaran cost recovery jika memang diminta Pemerintah. Pernyataan BPMIGAS tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPMIGAS Kardaya Warnika di sela-sela Pertemuan dan Pameran Komunitas Ahli Perminyakan Asia Pasifik di Jakarta tanggal 30 Oktober 2007.

Continue Reading »

Apa yang dikatakan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam diskusi “Peningkatan Hubungan Indonesia dan Malaysia Menuju Tatanan Kehidupan Global yang Berkeadilan dan Bermartabat” di Habibie Center-Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2007 (Media Indonesia, 30 Oktober 2007), memang cukup menarik untuk kita simak. Menurutnya, memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia yang mengkristal menjadi sikap anti-Indonesia di negara jiran tersebut sesungguhnya tidak menggambarkan seluruh sikap rakyat Malaysia, melainkan hanyalah sikap dari kebijakan politik penguasa Malaysia saat ini. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Malaysia selama ini, sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan (policy) Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia! Yang lebih menarik dari pernyataannya adalah bahwa kondisi seperti itu diperparah dengan tidak adanya sikap tegas Pemerintah Indonesia.

Continue Reading »

Alhamdulillaah…”Pesta Blogger 2007” berjalan dengan lancar, meskipun sang chairman masih belum percaya (?). “Selamat Mas Enda,… Anda telah sukses memimpin acara ini. Selamat juga untuk teman-teman panitia yang lain.“, kata-kata itulah yang bisa saya sampaikan kepada Mas Enda setelah akhir acara. Saya menangkap sorot mata keikhlasan dan kebanggaan terpancar dari sosok Enda Nasution, wallaahu a’lam… Pesta Blogger kemarin menjadi momen pertama saya bertemu dengan seorang Enda, salah seorang blogger senior yang turut mengilhami kehadiran saya menjadi blogger pendatang baru Indonesia Petroleum Watch. Sayang sekali, kemarin saya belum sempat ketemu dengan Mas Priyadi, blogger senior yang juga mengilhami kehadiran saya sebagai seorang Blogger.

Continue Reading »

Undang-undang Migas No. 22 tahun 2001 pasal 44 ayat 2 menyatakan dengan tegas bahwa fungsi Badan Pelaksana Migas (BPMIGAS) adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan statement UU tersebut filosofi pengelolaan migas sebenarnya sudah jelas, harus berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dengan siapapun BPMIGAS melakukan kontrak kerja sama dalam pengusahaan migas, hasil kerja samanya harus dalam kerangka menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Continue Reading »

Bisnis hulu migas merupakan bisnis yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Oleh karenanya, analisis risiko bisnis migas menjadi penting untuk dilakukan oleh calon investor. Ada dua metoda yang biasa dipakai dalam melakukan analisis risiko ini, yaitu Analisis Sensitivitas dan Simulasi Monte Carlo. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengamati pengaruh perubahan parameter yang mempengaruhi keuntungan terhadap keuntungan secara terpisah/independen. Sedangkan simulasi Monte Carlo digunakan untuk mengamati pengaruh perubahan parameter yang mempengaruhi keuntungan terhadap keuntungan secara simultan.

Continue Reading »